Haruskah BUMN Terapkan International Financial Accounting Standard (IFRS)?

Syncoreconsulting.com – Di Indonesia, BUMN menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Kontribusi BUMN termasuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak. BUMN sebagai perusahaan bisnis milik negara memiliki beberapa tugas. Tugas itu bukan hanya menciptakan nilai dan menyumbang perubahan negara, tetapi juga sebagai agen pembangunan. Keberadaannya tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata atau profit oriented, tetapi diharapkan dapat membantu negara dalam mensejahterakan rakyat.

Dilansir dari Kompas.com, Kementerian BUMN melaporkan pendapatan sepanjang semester I 2017 mencapai Rp. 936 triliun. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro menjelaskan adanya pertumbuhan pendapatan sekitar Rp. 330 triliun dari periode yang sama di tahun 2016.

Kementerian BUMN juga mencatatkan ekuitas sebesar Rp 2.297 triliun dan tumbuh sebesar Rp 220 triliun sepanjang semester I 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian pertumbuhan aset sepanjang semester I 2017 sebesar Rp 700 triliun.

Dengan pendapatan BUMN yang sebesar itu, tiap perusahaan milik negara harus memacu penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sesuai dengan International Financial Reporting Standard (IFRS).  Alasannya jika laporan keuangannya sesuai standar tersebut, maka proses sinergi antar BUMN yang sedang berjalan saat ini dan ke depannya dapat berjalan lancar dan tentunya investasi asing yang masuk ke dalam negeri akan semakin meningkat.

Pengelola keuangan di kalangan BUMN sangat penting untuk memahami penerapan IFRS pada laporan keuangannya karena hal itu menjadi dasar analisis kinerja perusahaan. SAK yang sesuai dengan IFRS merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota Forum G20 yang harus diterapkan ke dalam standar akuntansi lokal setiap negara, tanpa terkecuali. Maka pemerintah berkomitmen untuk memenuhi salah satu kesepakatan yang dihasilkan pada forum tersebut.

Manfaat nyata dari penggunaan standar akuntansi tersebut diantaranya ialah meningkatkan keakuratan dalam menilai performa perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan, ini terjadi karena pensyaratan penyampaian kondisi keuangan yang lebih detail. Dengan standar itu juga dapat dilakukan perbandingan antar perusahaan yang berdomisili pada dua tempat yang berbeda karena aturan dan prinsip yang digunakan sama. Selain itu, kesesuaian pengelolaan SAK dengan IFRS dapat membawa manfaat bagi iklim investasi di Indonesia sebab calon investor dapat membandingkan perusahaan di Indonesia dengan negara lain sehingga memperkecil kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Perlunya sosialisasi atau pelatihan IFRS untuk membuka wawasan dan memiliki persepsi yang sama mengenai SAK yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Diharapkan proses penyusunan laporan berjalan lebih efektif, karena pedoman yang dipakai sama. Semua elemen atau unit kerja perusahaan ikut ambil bagian untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan karena penyusunan laporan keuangan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan bukan semata tanggung jawab dari bagian keuangan.

Sumber:

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/29

http://majalahdermaga.co.id/post/843