Bersama BLUD.co.id, 27 Puskesmas Kabupaten Karawang Diajarkan PPK BLUD dan Penyusunan RSB & RBA

Syncoreconsulting.com – BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu lingkungan pemerintah daerah.  Pembentukan BLUD sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dimana dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Tujuan dari BLUD tersebut  sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Perkembangan Puskesmas yang digadang-gadang akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan daerah tentu harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dari latar belakang tersebut, Puskesmas perlu menjadi BLUD untuk keamanan kinerja dan pelayanan kesehatan yang optimal. Kendala puskesmas hingga saat ini berada pada pengelolaan keuangan dan manajemen. Sehingga dengan adanya BLUD maka akan sangat membantu. Apabila puskesmas sudah mampu menyusun Rencana Bisnis & Anggaran(RBA), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standard Operating Procedure (SOP) maka sistem manajemen puskesmas sudah dilakukan dengan baik.

Senin, 9 April 2018, Blud.co.id menyelenggarakan workshop Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD di Hotel TARA Yogyakarta. Acara tersebut diikuti oleh 27 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM. dan Ir. Bejo Mulyono, MML. didapuk menjadi pemateri pada hari pertama  perhelatan ini.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) menjadi materi yang disajikan oleh Bejo Mulyono. Dalam Implementasi PPK BLUD, memiliki keterkaitan dengan fleksibilitas yang diberikan. Semuanya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Lalu, Peraturan/Keputusan Pemimpin BLUD nantinya disesuaikan dengan kondisi suatu daerah.

Ir. Bejo Mulyono, MML.

Menurut Bejo, peraturan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah peraturan yang akan dilaksanakan dan dibuat sesuai kondisi daerah. Pelaksanaan anggaran harus dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) secara rutin setiap 3 bulan sekali. PPKD kemudian mengesahkan dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) baik Non APBD/APBN.

“Jangan mempersulit diri sendiri. peraturan yang akan dilaksanakan, dibuat sesuai kondisi masing – masing daerah”, jelas orang yang kerap disapa bije ini.

Pengurus pusat ARSADA Bidang Pengembangan BLUD itu menambahkan, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah laporan Bisnis anggaran yang dibuat setahun sekali. Ada 5 BAB didalam penyusunan teknis setelah SKPD menjadi BLUD. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) memuat tentang perencanaan bisnis dan anggaran secara rinci yang berbasis biaya, bukan belanja. Adapun muatan  dalam RBA  yaitu:

  1. Kinerja Tahun Berjalan
  2. Asumsi Makro dan MIkro
  3. Sasaran, Indikator, target da Kegiatan
  4. Analisis Dan Perkiraan Biaya Satuan
  5. Perkiraan maju
  6. Perkiraan Harga
  7. Perkiraan Pendapatan, Biaya, Investasi dan Pendanaan
  8. Persentase ambang batas
  9. Prognosa dan Proyeksi LAP. Keuangan
  10. Ringkasan Penerimaan dan Pengeluaran

BLUD selaku entitas yang dikelola ala bisnis, dalam menyusun RBA yang dimana pencatatan semua sumber dana dilakukan sangat detail. Di dalam RBA, hanya boleh dilakukan satu rencana belanja, karena didalam pelaksanaan anggaran biaya yang bersumber dari Non APBD/APBN boleh melakukan pergeseran anggaran dalam satu jenis belanja yang dilaporkan kepada PPKD.

Dalam suatu BLUD, Kepala Dinas  adalah pembina BLUD. Kepala Daerah melalui Sekda/kepala SKPD terkait adalah pembina teknis dan PPKD sebagai pembina keuangannya.  Hal ini bertujuan untuk mengawasi dalam mengefisiensi pengawasan Anggaran tanpa membentuk sebuah tim. “Terkait pinjaman, BLUD dalam melakukan aktivitas peminjaman harus diperhatikan. Pengelolaan Aset BLUD juga merupakan Pengelolaan Aset Pemda. Maka aset yang ada di BLUD harus dilaporkan kepada Pemda agar menjadi asetnya Pemda”, tambah Pemerhati Keuangan Daerah ini.

Pemateri yang bergelar Insinyur ini juga memaparkan mengenai pengadaan barang dan jasa baik BLUD Status penuh dan sumber Non APBD/APBN. Pengadaan barang dan Jasa dibuat harus sesuai dengan efektivitas dan produktivitasnya sesuai dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP 23/2005.  BLUD dengan status penuh harus dapat menjamin

  1. Ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu
  2. Lebih murah
  3. Proses sederhana dan cepat
  4. Mudah menyesesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/Pmk.02/2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU dan dengan persetujuan dari pemberi hibah.

“Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia pengadaan, yaitu tim/unit yang dibentuk oleh pemimpin BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLU”, tutup Bejo Mulyono.

Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM.

Setelah materi sesi pertama ditutup, kini giliran Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM. membawakan materi tentang Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Peserta dapat mengetahui dan menyusun RSB dan RBA merupakan harapan dari pemberian materi ini.

Beliau mengemukakan bahwa adanya Keterkaitan antara RBA, RSB, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terjadi terjadi dalam satu diagram. Perencanaan dalam RSB dijalankan oleh SPM yang kemudian dituangkan dalam tata kelola yang nantinya dihasilkan dalam penilaian kerja serta RBA. “nantinya akan dilaksanakan audit terlebih dahulu, kemudian menghasilkan laporan keuangan SAK yang dapat dipertanggung jawabkan” terang Tito yang juga merupakan Manager IT Syncore.

Tim Blud.co.id mendampingi peserta

Adapun simulasi penyusunan RBA menggunakan software kabkarawang.simpuskesmas.id dimana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan yang didampingi oleh Tim Blud.co.id. Setiap puskesmas diarahkan pemateri untuk membuka Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing – masing yang kemudian akan dilakukan mapping menjadi Rencana Bisnis Anggaran.

“penggunaan software BLUD ini nantinya hanya ada 3 rencana belanja saja yang akan diinput. Jika di RKA sebelumnya harus melakukan input dengan sangat rinci satu persatu, dengan sistem BLUD yang baru hanya ada 3 rincian nya saja. Dan inilah yang dinamakan fleksibilitas dalam struktur biaya BLUD”, pungkas Tito