Belajar BLUD, Puskesmas Kabupaten Karawang Beranjak ke Daerah Istimewa Yogyakarta

Syncoreconsulting.com – Puskesmas sebagai badan penyelenggara upaya kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, telah dianjurkan pemerintah untuk mengubah statusnya menjadi BLUD. Hal ini dilakukan agar Puskesmas lebih memiliki kemandirian dalam mengelola lembaganya sendiri. Semua ini merupakan wujud dari keinginan agar adanya reformasi di sektor kesehatan seperti halnya semua reformasi kebijakan. Namun, kurangnya pemahaman mengenai BLUD bagi Puskesmas sebagai pelaku seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penguatan Puskesmas melalui pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan untuk menghadapi konsep yang baru diterima oleh Puskesmas yang sedang mengalami peralihan dari non BLUD menjadi BLUD.

9 – 11 April 2018, Workshop Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dihelat di Hotel TARA Yogyakarta. Acara tersebut diikuti oleh 27 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Materi pada kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini disampaikan oleh Ir. Bejo Mulyono, MML dan Wibyana Tito, M.Kom., MM.

Adapun materi dalam acara yang diselenggarakan oleh Blud.co.id ini yaitu Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis & Anggaran ( RBA ), Alur Penerimaan dan Pengeluaran, Praktik Penyusunan Laporan Keuangan , Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM. menyampaikan materi

Menurut Niza Wibyana Tito, M.Kom., MM, selaku narasumber pada Workshop tersebut, kendala yang seringkali dihadapi Puskesmas yang telah menerapkan BLUD adalah perbedaan persepsi dengan berbagai pihak yang bersangkutan. “Kita sudah mendampingi 320 puskesmas di seluruh Indonesia mulai dari jawa tengah, jawa barat, jawa timur, sumatera. Kendala yang dihadapi di semua kabupaten hampir sama yaitu perbedaan persepsi mengenai apa itu BLUD, baik dari puskesmas sebagai pelaku, dinas kesehatan dan lintas sektor (BPKAD), bagian hukum organisasi dan peda itu sendiri”, terang Tito.

Persamaan persepsi di beberapa pihak mengenai BLUD sangat diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Suatu badan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PKK) BLUD bukan berarti badan tersebut berubah, akan tetapi cara atau pola pengelolaan keuangannya yang mengalami perubahan “jika masing-masing lintas sektor belum memiliki persepsi yang sama maka akan menimbulkan hambatan di lapangan, khususnya pada Puskesmas”, jelas dia.

Niza Wibyana Tito menambahkan, selain persepsi yang belum sama, Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala pada Puskesmas yang telah menjadi BLUD. Ketika puskesmas menjadi BLUD, mereka dituntut untuk bisa melakukan pelaporan keuangan. sedangkan dalam lingkup Puskesmas, hampir semua profesinya terfokus pada bidang kesehatan. “itu yang menjadi kesulitan tersendiri, kewajiban yang harus dilaksanakan mengenai tata kelola keuangan BLUD tersebut dilakukan oleh non keuangan. maka dari itu, peranan kita disini untuk membantu mereka dalam melaksanakan itu semua dilaksanakan oleh orang-orang non keuangan”, katanya.

Untuk mengatasi permasalahan SDM, perlu perekrutan tenaga kerja di bidang keuangan. Puskesmas yang sudah menerapkan BLUD memiliki fleksibilitas diantaranya perekrutan tenaga bidang keuangan sehingga para tenaga kesehatan bisa fokus pada peningkatan pelayanan. “puskesmas perlu memiliki satu orang tenaga di bidang keuangan. adanya orang tersebut, saya rasa selesai masalahnya. Karena transaksi puskesmas yang tidak terlalu besar, bisa ditangani oleh satu orang tenaga bidang keuangan. puskesmas tidak perlu risau, dengan fleksibiltas BLUD inilah kita bisa merekrut tanaga keuangan sehingga para tenaga kesehatan pada puskesmas bisa fokus pada kualitas pelayanan kesehatan”, ujar Direktur Syncore itu.

Ada 10.000 puskesmas diseluruh indonesia, namun 50% yang belum menjadi BLUD. Dari kondisi tersebut, Tito berharap agar seluruh puskesmas dapat menjadi BLUD. “karena selanjutnya, dengan menjadi BLUD yang mengutamakan fleksibitas dalam penggunaan anggaran, maka dari itu peningkatan pelayanan akan terpenuhi”, pungkas dia.