Aksi Cepat Kemendes PDTT sebagai Roda Penggerak Kesejahteraan Desa-desa

“Ada 10 juta jiwa yang masih perlu dientaskan dari kemiskinan.”

 

Syncoreconsulting.com –Tugas utama untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat desa tertinggal dan transmigrasi kian genjar dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Usaha percepatan reformasi birokrasi (RB) terus diperbaiki guna mempercepat terwujudnya tugas utama diatas.

Dalam usahanya memantapkan gerak birokrat di lingkungan Kemendes PDTT maka diadakan “Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendesa PDTT di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, (16/4)”.

Prestasi gemilang berhasil dicapai Kemendes PDTT dalam tiga tahun terakhir. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan terjadi penurunan angka kemiskinan dari 27 juta jiwa menjadi 17 juta jiwa.

Baca juga: Sinergi Kemendes PDTT Bersama Forum Perguruan Tinggi, Lesatkan Pembangunan Desa

Pengentasan ketertinggalan dan kemiskinan di daerah pinggiran dan desa-desa yang sesuai dengan nawacita ketiga presiden Jokowi benar-benar diejawantahkan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Eko mengatakan bahwa APBN saat ini 5,6 Triliun tapi kita punya dana desa dan afirmasi 6 kementerian yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk desa-desa (dengan program padat karya tunai) yang totalnya 120 Triliun. Jika bisa dikapitalisasi akan cepat membantu mengurangi kemiskinan di desa-desa,” ujarnya dalam pembukaan workshop tersebut.

Mendes PDTT berharap, dengan diadakannya workshop ini dapat menjadi penyemangat sekaligus re-charge tenaga para birokrat dalam menjalankan amanat yang diemban. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpinnya terus di uograde. Agar kinerja di tahun yang akan datang memiliki grafik yang kian naik terus menerus.

Workshop ini dihadiri Pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama juga Pokja, serta narasumber Eko Prasojo sebagai Guru Besar Departemen Ilmu Adinistrasi FISIP UI dan  Rhenald Kasali sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi UI.

Baca juga: Peluang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menyongsong Program 275 Juta Wisnus 17 Juta Wisman di Tahun 2018

Dilansir dari Kemendesa.go.id, usaha memperbaiki kinerja pegawai pada lingkungan Kemendes PDTT menunjukkan titik cerah Nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (hasil penilaian Kemenpan RB) pada tahun 2015 dari CC menjadi B pada 2016. Tata kelola arsip (ANRI) tahun 2016 dari 3 kementerian terburuk (dari total 34 kementerian) dan pada tahun 2017 menjadi juara harapan III. Standar pelayanan public (hasil penilaian ombudsman) pada tahun 2016 masuk zona merah (standar pelayanan public rendah), namun tahun 2017 sudah masuk zona kuning. Laporan keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tunjangan kinerja dari 47% menjadi 60%.

Untuk lebih meningkatkan lagi kualitas SDM / pegawai di lingkungan Kemendes PDTT, Eko akan terus meningkatan anggaran peningkatan SDM hingga tunjangan kinerja 90 persen.

Untuk itu dirinya berharap ada peningkatan kinerja. “Kinerja kita bisa dilihat dari berapa banyak desa desa tertinggal yang bisa kita tingkatkan levelnya, berapa banyak daerah transmigrasi yang sejahtera dan berapa banyak mengurangi kemiskinan,” imbuhnya.