Penurunan Tarif Pajak, Dorong UMKM Lebih Berkembang

UMKM memegang peran penting bagi perekonomian negara. Tak khayal Pemerintah sangat menaruh apresiasi pada kategori usaha ini. sudah sejak lama Pemerintah berusaha menghubungkan perusahaan besar dengan UMKM di berbagai sektor. Namun, banyaknya keluhan UMKM terhadap pajak sebesar 1 persen per tahun mendorong Pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum pengenaan tarif bagi Wajib Pajak (WP) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) telah direvisi. Sebelumnya, tarif pajak UMKM ditetapkan 1 persen per tahun, mulai bulan Maret turun menjadi 0,5 persen dalam setahun.

Menurut Jokowi, penurunan tarif tersebut seiring banyaknya keluhan UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM bersifat final sebesar satu persen dan berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun.

Presiden RI ke-7 ini mengaku, awalnya mengarahkan penurunan pajak final UMKM menjadi 0,25 persen. Namun, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengkhawatirkan penurunan tersebut berpengaruh pada pendapatan pemerintah.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo. sumber gambar: Kompas.com

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang memiliki omzet atau peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar setahun tidak dikenakan ketentuan ini. Hal tersebut sekaligus dinilai Pras menepis pandangan bahwa pemerintah menjadikan pelaku UMKM sebagai sasaran pemungutan pajak.

Kebijakan tarif baru 0,5 persen per tahun ini dianggap cukup kondusif, terutama bagi pelaku UMKM di sektor e-commerce yang bisnisnya sedang dalam fase start up (pertumbuhan). Mengenai keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan ambang batas Rp 4,8 miliar tadi, Pras melihat sudah sesuai dengan kondisi perekonomian nasional serta turut memperhitungkan tingkat inflasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, akan memperluas basis pajak karena mendorong semakin banyak pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan,” jelas Pras.

Tarif baru pajak UMKM merupakan satu dari empat kebijakan insentif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tiga kebijakan lainnya adalah revisi aturan tax holiday, tax allowance, serta insentif PPh bagi perusahaan yang melaksanakan riset serta kegiatan vokasi. Sebelumnya, pemerintah telah memasukkan rencana penurunan PPh UMKM dalam APBN 2018. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan kemudahan peraturan pajak pertambahan nilai (PPN).

Insentif pajak dengan tarif 0,5 persen tersebut diberikan dalam rangka menggenjot nilai investasi serta mendorong kegiatan usaha agar lebih berkembang lagi untuk tahun ini dan seterusnya.