Strategi BUMDes dan Pemerintah Desa Harus Selaras

Syncoreconsulting.com – Desa sebagai satuan hukum, mempunyai kedaulatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan  di daerahnya. BUMDes diperlukan desa sebagai pusat pengembagan lembaga ekonomi pedesaan.

BUMDes dapat didirikan oleh desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Dalam pengelolaan BUMDes, pemerintahan desa bersama masyarakat sangat berperan. Berbagai praktek pelaku ekonomi yang sebagian merugikan masyarakat desa, mendorong desa mendirikan usaha yang memberikan perlindungan terhadap warganya.

Pendirian BUMDes di desa bisa lahir dari inisiatif pemerintah desa atau masyarakat atas dasar musyawarah warga desa. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok juga bisa menjadi alasan berdirinya suatu BUMDes. Tersedianya sumber daya alam dan SDM dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di desa. Selain itu, dalam menjalankan usaha BUMDes, diperlukan strategi yang selaras dengan Pemerintah Desa.

Rudy Suryanto menyampaikan materi pada acara Pelatihan TOT Bumdes angkatan 7

Rudy Suryanto, Master Trainer BUMDes, dalam Pelatihan TOT (Training On Trainers) BUMDes Angkatan 7 yang diselenggarakan oleh Bumdes.id di Ruang Tengah Syncore (RTS) mengatakan bahwa BUMDes tidak bisa dipisahkan dari Pemerintah Desa sehingga perlunya penyesuaian antara strategi suatu BUMDes dengan strategi Pemerintah Desa.

“BUMDes adalah anak kandung dari Pemerintah Desa. Strategi keduanya harus disinkronkan (selaras). Tidak mungkin BUMN memiliki strategi yang berbeda dengan strateginya presiden. BUMDes bergerak untuk mendukung visi Kepala Desa,” terangnya.

Secara sederhana, perlu adanya dorongan terhadap desa untuk menyamakan pola yang sudah ada. Dalam suatu desa, terdapat RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang berisi analisa potensi, masalah dan lain-lain. “Sebenarnya analisa potensi BUMDes itu tidak perlu melakukan banyak hal jika RPJMDes sudah dilakukan dengan benar. Kita tinggal membaca di situ sudah dapat semua. Jumlah penduduk, kondisi wilayah, potensi serta masalah” ujar Founder Bumdes.id ini.

Meskipun BUMDes memiliki prioritas, namun tetap membutuhkan keseimbangan antara profit dan benefit. “Nanti kita memakai 2 perspektif, apakah BUMDes akan mengoptimalkan potensi yang belum dioptimalkan pemain yang ada, Itu yang kita sebut mengubah potensi menjadi profit. Atau kita akan menyelesaikan masalah yang saat ini belum diselesaikan oleh pihak yang ada, yang kita sebut mengubah problem menjadi benefit”, tambahnya.

Setelah BUMDes berdiri, bukan berarti dalam perjalanannya dihadapkan pada jalan yang mulus. Diperlukan proses untuk mencapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan itu tidak instan. “Mengapa 90% BUMdes belum jalan? Mereka masih mencari karyawan, membenarkan AD/ART, dll itu harus kita kasih waktu 1 tahun. Bukan hal yang mudah ketika dikasih uang untuk membuat usaha sedangkan bukan berlatar belakang bukan enterpreneurship, bukan juga manajemen,” ujar Rudy.

BUMDes dalam masa merangkak atau start up, memerlukan dukungan maka Pemerintah Desa. Rasa tidak percaya diri dalam menggali potensi akan menyebabkan suatu desa merasa tidak punya potensi. “Ketakutan terbesar seseorang ialah jualan tapi tidak laku. Sehingga kita harus mengalahkan ketakutan itu”, tutupnya.

 

Tahapan tata cara pembentukan BUMDes yang lebih lengkap, klik disini