Sebagai Social Enterprise, BUMDes Berperan Tingkatkan PADes

Sesuai dengan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa. BUMDes selaku lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Sejalan dengan itu, BUMDes memiliki karakter Social Enterprise yang mana didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa.

Rabu, 18 April 2018, Sekolah Manajemen BUMDes (SMB) berserta Bumdes.id menyelenggarakan Training On Trainers (TOT) Pendampingan BUMDes Angkatan 8. Perhelatan yang berlangsung di Ruang Tengah Syncore atau akrab disapa RTS ini diikuti oleh peserta dari akademisi dan perwakilan dari desa. Sesi pertama acara pelatihan, Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak., CA menyampaikan materi mengenai Filosofi BUMDes dan Teknik Fasilitasi serta Pemetaan Potensi dan Pemilihan Jenis Usaha.

Rudy Suryanto, Master Trainer Bumdes, menyampaikan materi kepada para peserta

Pada pelatihan tersebut, Rudy Suryanto menyampaikan BUMDes bukan hal yang baru karena pada tahun 2010 beberapa desa sudah mendirikan (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes, ada sebagian orang yang menyebutnya BUMDesa. Meskipun ada 2 peraturan yang mengaturnya, akan lebih baik jika BUMDes berpedoman pada UU Desa. “Akan ada 2 model BUMDes sesuai peraturan permendagri dan Permendes, ciri sederhananya kalau Permendagri sebutan atasan adalah Direktur, sedangkan sesuai deng Permendes adalah Ketua. Lebih aman kita berpegang pada Undang-undang Desa,” ujar Founder Bumdes.id ini.

Perhatian yang lebih ditujukan pada sumber dana BUMDes. Jika pengambilan dana melalui APBN atau APBD, harus mengikuti aturan yang ditetapkan. “kebanyakan BUMDes yang sukses tidak memakai penyertaan dana desa dari APBN, tetapi mereka masuk dari PADes,” jelasnya

“Semangat Undang-Undang Desa bukan uang 1 milyar,” kata Rudy. BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa, memiliki peran dalam meningkatkan PADes. Indikator suatu BUMDes dikatakan sukses ketika mereka telah mengubah masyarakat desa yang miskin menjadi sejahtera.

Aturan tertinggi dari bumdes adalah Perdes. Dalam pendirian BUMDes, Perdes digunakan sebagai acuan serta digunakan dalam mengesahkan AD/ART. BUMDes yang berdiri harus punya barang atau jasa yang memberikan benefit kepada masyarakat desa. “BUMDes cukup didirikan dengan Perdes. Perdes merupakan peraturan petunjuk pelaksanaan. BUMDes bisa maju karena memiliki kedaulatan mengatur dirinya sendiri,” ungkap Master Trainer Bumdes ini.

Pengetahuan mengenai filosofi BUMDes merupakan hal yang utama. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes pantang menggusur usaha masyarakat desa sebab BUMDes ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUMDes harus menjaga keseimbangan antara profit dan benefit, karena jika sudah memperoleh profit, BUMDes dapat memberikan benefit kepada masyarakat desa.

BUMDes sebagai Social Enterprise, juga berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga. “Semangat bumdes adalah demokrasi ekonomi yang berasas kekeluargaan. BUMDes semangatnya memberi nilai tambah kepada usaha masyarakat yang sudah berjalan. BUMDes bukan pemain, akan tetapi membentuk holding atau bekerja sama dan tidak menggusur usaha masyarakat desa,” terang Rudy

Nina Afrisanti, SE., Akt., MM, Wakil Ketua Pengembangan Bisnis KADIN BSH Jakarta (tengah)

“Saya ingin memberdayakan diri saya untuk hal yang positif. Saya diminta aktif di KADIN Bandara Soekarno Hatta dimana kebanyakan pengurusnya melibatkan Kepala Desa. Saya wakil ketua pengembangan bisnisnya. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan TOT ini, saya dapat melakukan sharing mengenai bisniskepada BUMDes yang lain, karena di Jakarta tidak ada BUMDes. Saya telah ditunggu oleh kepala desa disana,” tutur Nina Afrisanti, SE., Akt., MM, mantan kepala divisi di BUMN.