Apakah Desa Wajib Mendirikan BUMDes?

Syncoreconsulting.com – Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDes merupakan program prioritas Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini bertujuan untuk mengentaskan ketertinggalan desa-desa baik dari sisi ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat dan sumber dayanya.

Terdapat empat program prioritas Kemendes PDTT selaim pembentukan BUMDes, yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembangunan embung, dan pembangunan sarana olahraga. Demikian di amini oleh Eko Putro Sandjojo selaku menteri Kemendes PDTT, ““Saya yakin tahun ini kita berhasil mengentaskan lebih dari 15 ribu desa, kesuksesan pembangunan desa tidak lepas dari program strategis pemerintah dalam membuat empat program priortas pembangunan desa,” katanya kepada media di Jakarta, Selasa (17/4).

Lalu muncul pertanyaan di benak masyarakat pedesaan, apakah hukum mendirikan BUMDes? Apa desa wajib mendirikan BUMDes?

Baca juga: Aksi Cepat Kemendes PDTT sebagai Roda Penggerak Kesejahteraan Desa-desa

Tim Bumdes.id mencoba mencari jawaban atas pertanyaan diatas. Tertuang dalam pasal 87 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa dapat membentuk BUMDes. Kami telisik lebih dalam, menurut pendapat Master Trainer BUMDes Indoneisa, Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak., CA. “Kata ‘dapat’ (yang tertuang dalam UU) disini artinya adalah mendirikan BUMDes sebuah pilihan, akan tetapi, kesempatan untuk membuat BUMDes adalah suatu hal yang sangat perlu digunakan atau dioptimalkan oleh desa. Kapan lagi desa bisa menjadi pemain bukan hanya penoton untuk mengelola aset-aset desa,” ungkapnya.

Rudy menambahkan, “Selama ini sebagian besar aset-aset dan kekayaan desa dikelola oleh orang-orang yang ada diluar desa sehigga masyarakat desa hanya biasa menjadi buruh atau karyawan.”

Baca juga: Manfaat Dana Desa Diakui Dunia: 26.070 Unit Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berhasil Didirikan

Padahal dengan adanya terobosan BUMDes, penduduk desa seharusnya bisa menikmati kekayaan desanya dan dikelola untuk kemakmuran bersama.  Misalnya kita ambil contoh Desa Panggungharjo, dengan membuat inisiatif BUMDes Panggunglestari. Bagaimana pada tahun 2014 berhasil menyabet penghargaan sebagai desa teladan terbaik tingkat nasional.

“Dulu waktu ikut kompetisi desa teladan, sebelum Desa ini membentuk BUMDes nggak pernah jadi juara satu. Setelah kami mendirikan BUMDes, Alhamdulillah, dulu langsung bisa mendapat peringkat pertama. Adanya BUMDes bisa memberi poin lebih dan bermanfaat bagi desa,” ungkap Yuli Trisniati, SH, Sekdes Panggungharjo kepada tim Bumdes.id.