Kemenkop dan UKM Berharap Perkoperasian Menjadi Materi Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri

Syncoreconsulting.com – Yogyakarta, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring berharap Perkoperasian dapat menjadi bagian materi perkuliahan pada Program Studi Kenotaritan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Hal ini dimaksudkan setelah lulus dari pendidikan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat memahami koperasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Hal tersebut disampaikan Meliadi pada Rakornas Badan Kerjasama Program Studi Kenotariatan (BKS PRODI-MKN) di Kampus UGM, Yogyakarta, (4/1). Menurut Humas Kemenkop dan UKM, turut hadir dalam acara tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. DR. Sigit Riyanto, SH, LLM, Ketua BKS-MKN Fakultas Hukum PTN, Prof. Budi Santoso, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, dan 21 Ketua PRODI-MKN dan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Negeri seluruh Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Revolusi Industri 4.0 Adalah Peluang Baru Bagi Industri Otomotif Nasional

Sebelumnya, pada tanggal 28 Oktober 2017  di Universitas Sumatera Utara, Medan berlangsung acara Peningkatan Kompetensi Calon Notaris. Kehadiran Deputi Bidang Kelembagaan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM dengan Ketua Program Studi Bidang Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri.

Penambahan materi Perkulihan Perkoperasian/Akta-Akta Koperasi dalam Kurikulum pada Prodi Bidang Kenotariatan di FH Universitas Negeri diusulkan oleh Meliadi dalam Rakornas tersebut. Ia menambahkan perlu adanya standarisasi materi perkoperasian yang layak secara akademis dan dapat diterapkan dalam perkulihan di seluruh Prodi MKN FH Universitas Negeri.

Baca juga: Pendataan Potensi Desa 2018, Sinkronisasi Kemendes PDTT dengan Badan Pusat Statistik

“Sekurang-kurangnya peningkatan kualitas koperasi dimulai dari kelembagaannya (akta Pendiriannya) sudah dibuat secara baik dan benar sesuai nilai dan prinsip koperasi dan kaedah-kaaedah hukum yang berlaku,” kata Meliadi.

Kembali mengingatkan, Deputi Bidang Kelembagaan memberi arahan untuk bertindak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015, seluruh pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi dilaksanakan terpusat di Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk mempermudah berjalannya Perkoperasian di Indonesia, Kemenkop dan UKM meluncurkan Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) bagi permohonan Pengesahan Akta Pendirian secara elektronik, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi secara sistem elektronik.

Baca juga: Cerita Duka Asmat: Pemerintah Sigap Tangani KLB Gizi Buruk, Presiden Dilantik Menjadi Panglima Perang

Dampak adanya SISMINBHKOP cukup menggembirakan, data menunjukkan per 3 Januari 2018, Deputi Bidang Kelembagaan telah mengesahkan secara online sebanyak 5.419 Koperasi baru dan 213 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Untuk mengakses SISMINBHKOP, Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)  memiliki peran penting. Hanya NPAK yang sudah terdaftar di Kementerian KUKM dan memiliki “kode akses” dari SISMINBHKOP yang dapat mengakses dan melakukan proses pengesahan dan PAD koperasi melalui media daring tersebut.

Hal khusus diberikan Dinas yang membidangi Koperasi Tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk dapat mengakses di SISMINBHKOP, sebagai sarana untuk memantau perkembangan koperasi baru di masing-masing daerah.

2 Replies to “Kemenkop dan UKM Berharap Perkoperasian Menjadi Materi Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri

Comments are closed.