Lampu Hijau dari Mendikbud, Sekolah bisa Terapkan BLUD

Syncoreconsulting.com – Secara sederhana, BLUD merupakan status bagi sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,  BLUD digagas dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pola pengelolaan keuangan BLUD memiliki fleksibilitas yang berpegangan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Dihimpun dari Peraturan Menteri dalam Negeri No. 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, pembentukan SKPD atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di ruang lingkup pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Dalam praktik bisnisnya, BLUD bergerak berdasarkan kaidah manajemen yang baik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Selain fokus terhadap peningkatan pelayanan, BLUD juga berlandaskan pada efisiensi anggaran.

Mengenai kelebihan dari fleksibilitas BLUD, tentunya paling mudah adalah dengan membandingkan dengan Non BLUD. Sebagai contoh, fleksibilitas BLUD yang ada dilingkungan Puskesmas. apabila ia sudah menerapkan PPK-BLUD sumber pendapatannya bisa beragam mulai dari APBD, hasil kerjasama, hibah.

Dampak positif dari fleksibilitas tersebut diantaranya lebih terjaminnya ketersediaan dana operasional, Operasional kas lancar dan terjaga. Kualitas pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bisa lebih ditingkatkan.

Sekolah diberi kepercayaan menjadi BLUD

Selain Rumah sakit dan Puskesmas, Sekolah juga termasuk lembaga yang dapat menerapkan BLUD. Dilansir dari detik.com, Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meminta kepala dinas pendidikan untuk mendorong sekolah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dia menaruh perhatian khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Muhadjir mengharapkan SMK nantinya bisa membangun pabrik untuk memfasilitasi para siswanya. Penghasilan dari pabrik tersebut kedepannya dapat dikelola sekolah dengan pengawasan komite dan sekolah itu sendiri. Dia berpendapat SMK tidak ingin berproduksi dikarenakan hasilnya disetor ke kas negara. Dengan menerapkan BLUD, SMK dapat mengelola hasil keuntungan secara mandiri.

“Saya kira daerah-daerah harus sudah berani, terutama 219 (SMK) ini harus diberikan kepercayaan untuk mengubah menjadi BLUD,” ujar Muhadjir saat memberi sambutan di acara pemberian bantuan Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan kepada 219 Sekolah Menengah Kejuruan.
Dengan diubahnya SMK menjadi BLUD, Muhadjir mempersilakan sekolah menggaji kepala sekolahnya sendiri. Pemberian gaji didasarkan pada jumlah pendapatan dari sekolah tersebut.

“Dengan pendapatan sekolah yang sekian miliar pertahun, nanti kepala sekolah layak digaji berapa, itu. Saya kira itu rencana reformasi ke depan. Silakan pak kepala dinas kalau sudah mau berani melangkah kesitu. Beberapa SMK mungkin bisa diuji coba jadi BLUD,” ujar Muhadjir.

Peraturan sudah disiapkan

Muhadjir juga menyampaikan keinginannya untuk mengubah paradigma kepala sekolah. Ia bahkan sudah merealisasikan keinginannya tersebut melalui peraturan menteri yang akan segera diterbitkan.

“Nanti secara pelan-pelan tapi pasti kepala sekolah ini akan kita ubah paradigmanya dengan peraturan menteri yang sudah saya tanda tangani tinggal diluncurkan saja,” ungkapnya.

Dalam peraturan itu juga mengatur mengenai lama jabatan seseorang menjadi kepala sekolah. Namun, hal itu, juga bergantung pada kinerja kepala sekolah tersebut.

“Nanti periodenya tiga tahun, tiga periode. Dan nanti kalau prestasinya meningkat bisa diangkat lagi. Tapi sebaliknya kalau satu tahun ternyata melorot akan dikembalikan jadi guru lagi. Jadi nanti yang dijadikan ukuran kinerja. Dan saya bikin aturan yang relatif ketat walaupun nanti memang rumahnya daerah tapi di daerah tidak boleh melampaui ketentuan-ketentuan yang dari Kemendikbud,” tuturnya.

Tak hanya itu, kepala sekolah juga akan menjadi jabatan tersendiri. Tunjangan yang diberikan tidak akan lagi menjadi bagian dari jabatan guru.

“Jadi tidak numpang jabatan guru itu. Jadi jabatan kepala sekolah. Walaupun perbedaan tunjangannya tidak seberapa tapi kan setidaknya tunjangannya berbeda,” pungkas dia.