PENGAKUAN ASET TETAP SESUAI PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

A. KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

  1. Tanah
  2. Peralatan dan Mesin
  3. Gedung dan Bangunan
  4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
  5. Aset Tetap Lainnya
  6. Konstruksi dalam Pengerjaan

B. PENGAKUAN ASET TETAP

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

  1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

D. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

F. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

  1. Penyusutan Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
  2. Metode garis lurus (straight line method); atau (b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) (c) Metode unit produksi (unit of production method) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
  3. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

G. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

  1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
  2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, Mutasi aset tetap lainnya.
  3. Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

  • Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
  • Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
  • Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
  • Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

  • Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
  • Tanggal efektif penilaian kembali.
  • Jika ada, nama penilai independent.
  • Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
  • Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Referensi : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010