PENGELOLAAN KEUANGAN, TANTANGAN NYATA PERGURUAN TINGGI KE DEPAN

Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 04 Tahun 2014. Dalam bab III, tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi disebutkan bahwa pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi empat hal, yaitu ; otonomi Perguruan Tinggi, pola Pengelolaan Perguruan Tinggi,

Continue reading »
Kurikulum Kejar UMKM, Siap Bantu Pengusaha Pemula Naik Kelas

Kurikulum Kejar UMKM, Siap Bantu Pengusaha Pemula Naik Kelas

Umumnya, bisnis UMKM yang dirintis di Indonesia harus gulung tikar dan rentan bangkrut oleh karena 3 sebab, yaitu Ketertinggalan Modal, Ketertinggalan Manajeme, dan Ketertinggalan Marketing. Kendala inilah yang coba diberikan solusinya oleh PT Syncore Indonesia. Melalui paket yang dinamakan KejarUMKM, lembaga konsultasi yang bergerak di 10 bidang ini coba menawarkan solusi pendampingan bagi para UMKM untuk naik kelas.

Continue reading »
Manajemen Keuangan Baik Bawa Sekolah Unggul

Manajemen Keuangan Baik Bawa Sekolah Unggul

Harus diakui, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi dalam hal pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan. Layaknya manajemen pendidikan secara umum, kegiatan manajemen keuangan turut dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan

Continue reading »
nirlaba, Pola Klaster Koperasi Siap Dorong UMKM Berkembang

Pola Klaster Koperasi Siap Dorong UMKM Berkembang

Untuk itu, maka dilakukan pengambaran akses pembiayaan berdasar kelayakan usaha dan kapasitas usaha oleh pemerintah melalui koperasi guna memenuhi persyaratan perbankan untuk penyaluran pembiayaan/kredit atau yang lebih dikenal dengan klaster. Secara umum para pelaku usaha dapat dikelompokkan dalam kondisi belum layak usaha dan belum bankable, layak usaha dan belum bankable, layak usaha

Continue reading »
desa dan bumdes, Pembangunan Berawal Dari Daerah

Pembangunan Berawal Dari Daerah

Berbeda pemerintah, berbeda juga cara memerintahnya. Kira – kira itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan pembangunan daerah di Indonesia dari periode ke periode. Dalam sejarahnya, propaganda pembangunan daerah sudah ada sejak awal pemerintahan Republik Indonesia berdiri. Namun tidak dalam bentuk yang sama. Pada mulanya pemerintah memperkenalkan konsep “Membangun

Continue reading »
2016, Seluruh LKM Ditargetkan Berbadan Hukum, dana bergulir

2016, Seluruh LKM Ditargetkan Berbadan Hukum

Pasca penetapan Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pemerintah pun diharapkan turut bergerak cepat. Pasalnya, kehadiran sumber alternatif pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dirasakan telah mendesak. Di sisi lain, hadirnya lembaga keuangan mikro juga diharapkan mampu menjadi lokomotif sarana pengentasan kemiskinan. Namun, di tengah kontribusi

Continue reading »