Pelatihan Pra dan Pasca BLUD – Dinkes Kab. Lebak Banten

PT. Syncore Indonesia dipercaya kembali untuk menyelenggarakan pelatihan yang bertemakan “Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pada Selasa 6 Desember 2016. Pelatihan di selenggarakan di Riz Hotel yang beralamat di Jl. Serang, Pandeglang, Banten yang di ikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari beberapa puskesmas yang ada di Dinkes Kab. Lebak Banten.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber akedemisi BLUD, Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak dan Deny Rico Suryanto serta Tim Konsultan BLUD Syncore.

 

 

Acara dimulai pukul 2 siang. Sebelum memasuki acara, Kepala Dinkes Kab. Lebak Banten memberikan sambutan beberapa menit dan menjelaskan mengenai BLUD, regulasi dan fleksibilitas BLUD. Setelah itu, Bapak Rudy Suryanto selalu narasumber yang pertama memberikan materi mengenai gambaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

 

SESI PERTAMA – PENGANTAR BLUD

Sesi pertama ini diisi oleh Bapak Rudy Suryanto, SE., M.Acc., Ak, akademisi BLUD & Dosen dan Tim Konsultan Syncore. Pada pelatihan tersebut, Bapak Rudy menjelaskan mengenai BLUD, bahwasannya perbedaan satker pemerintahan dan BLUD hanya berbeda pada pengelolaan keuangannya saja, yang dahulu hanya milik pemerintah, sekarang harus membuat laporan keuangan untuk BLUD itu sendiri. Sehingga nantinya setelah menjadi BLUD memiliki dua laporan yaitu SAP dan SAK. Pengelolaan BLUD juga lebih aman dengan fleksibilitas.

Jika ada yang bertanya BLUD dahulu apa melakukan akreditasi, maka disarankan untuk menjadi BLUD terlebih dahulu. Karena jika sudah BLUD pengelolaan dana menjadi fleksibel, tidak harus menunggu RKA, disahkan untuk belanja-belanja yang mendadak. Jika sudah BLUD, dana BLUD bisa untuk membeli apa saja, sebab di RKA tidak rinci antara dana pegawai, barang jasa dan belanja modal sehingga yang dikunci oleh RKA hanya 3 belanja besarnya saja.

Sedangkan jika memilih akreditasi dahulu akan kesulitan di dalam belanja akreditasi yang mencapai 12M. Sehingga disarankan untuk menjadi BLUD dahulu karena alasan fleksibilitas pengelolaan keuangan.

Bagi puskesmas setelah menjadi BLUD hanya dituntut dalam tiga hal, yaitu peningkatan pelayanan, fleksibilitas dan praktik bisnis yang sehat. Ketiga hal tersebut harus selalu dijaga saat setelah menjadi BLUD.

Syarat menjadi BLUD ada 3 yaitu syarat substantif, teknis dan adimistratif.

1.Syarat substantif, sebagai puskesmas sudah memenuhi karena puskesmas merupakan UPT dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Syarat Substantif merupakan syarat dasar agar Satker dapat menjadi Satker dengan pola pengelolaan keuangan BLUD

2.Syarat Teknis adalah syarat bahwa satker memiliki layanan yang layak ditingkatkan setelah menjadi BLUD.

3.Syarat Administratif ada 6: (1) menyusun pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, (2) menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB), (3) menyusun Pola Tata Kelola, (4) menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), (5) Laporan Keuangan Pokok, (6) membuat surat siap diaudit.

 

SESI KEDUA – PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Sesi kedua dimulai setelah shalat magrib dan makan makan, sekitar pukul 18.45 WIB. Sesi kedua dibuka dengan materi mengenai fleksibilitas BLUD. Bapak Rudy menjelaskan mengenai fleksibilitas keuangan BLUD.

Yang dimaksud fleksibilitas bukan berarti bebas digunakan tanpa aturan, tetap saja ada aturannya. Yang dimaksud bebas adalah jika dahulu di RKA tertulis pena maka satker pemerintah harus beli pena, namun sekarang tidak lagi. Di dalam RKA yang telah di sahkan hanya ada 3 batas ambang belanja, yang terpenting tidak melewati ambang batas tersebut dan juga pendapatan BLUD boleh langsung digunakan tanpa harus disetor ke pemerintah terlebih dahulu, tandasnya.

 

SESI KETIGA – PASCA BLUD PUSKESMAS

Sesi ketiga di narasumberi oleh Deny Rico Suryanto. Acara di mulai pada pukul 09.00 WIB di Riz Hotel Pandeglang Banten. Materi sesi ketiga membahas tentang “Pasca BLUD Puskesmas”. Bapak Deny menjelaskan mengenai struktur puskesmas yang baru ada 3, yaitu (1) upaya kesehatan perorangan, (2) upaya esensial puskesmas, (3) upaya pengembangan seperti unit kesehatan jiwa.

Setelah status puskesmas menjadi BLUD tidak semua kegiatan didanai BLUD kecuali BLUD tersebut dirasa mampu. Kebanyakan yang masih terjadi yaitu UKM didanai dari Pemda, sedangkan UKP didanai oleh dana BLUD.

Indikator SPM Outputnya ada pada sisi UKM, jika UKP lebih kepada proses yaitu salah satu kepuasan masyarakat, sehingga syarat pembuatan dokumen SPM BLUD berfokus pada jenis layanan. Format SPM dapat dilihat di dalam peraturan Permendagri 6 tahun 2007 tentang format SPM. Dengan adanya SPM, suatu puskesmas bisa menjadi lebih baik, jelasnya.

 

 

Dapatkan Jadwal Pelatihan Syncore Disini

Download Materi BLU/BLUD

Software BLUdanBLUD

 

Bagaimana cara mengudang PT. Syncore Indonesia untuk pelatihan?

Anda dapat menghubungi:

Diana Septi A

CP: 0877 38 900 800 /training@syncore.co.id

Telepon Kantor: 0274 – 488 599

Be Sociable, Share!