desa dan bumdes, Pembangunan Berawal Dari Daerah

Pembangunan Berawal Dari Daerah

Berbeda pemerintah, berbeda juga cara memerintahnya. Kira – kira itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan pembangunan daerah di Indonesia dari periode ke periode.

Dalam sejarahnya, propaganda pembangunan daerah sudah ada sejak awal pemerintahan Republik Indonesia berdiri. Namun tidak dalam bentuk yang sama. Pada mulanya pemerintah memperkenalkan konsep “Membangun Desa,” dimana desa menjadi objek dari sebuah proses pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat.

Setelah pecah krisis 1998, muncul sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah – daerah yang telah memberikan kontribusi bagi negara dengan kekayaan alamnya.

Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti.

Meski demikian, payung hukum otonomi daerah baru muncul beberapa tahun kemudian saat disahkannya Undang – Undang (UU) No. 32 tahun 2004. Sejak saat itu pemerintah kabupaten / kota memiliki kewenangan lebih untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri.

Selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) membuka pintu otonomi dan menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau dikenal dengan PNPM Mandiri.

Saat ini, pemerintahan Indonesia sudah berganti lagi. Pesta Demokrasi 2014 telah mengantar mantan walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menduduki korsi RI-1 didampingi Jusuf Kalla (JK) yang sebelumnya juga sempat menjabat sebagai wakil presiden di era SBY Jilid I.

Berbeda gaya tapi satu tujuan. Dalam janji Nawacita ketiga, Jokowi sempat menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Kini masa kampanye pemilu sudah usai, keseriusan

untuk menepati janji itupun mulai dilakukan dengan memberlakukan Undang – Undang (UU) No. 6 tahun 2014 yang menggantikan UU No 72 tahun 2009.

Dengan dasar hukum tersebut, desa yang sebelumnya selalu menjadi objek pembangunan kini berubah menjadi subjek pembangunan. Farsa “Memebangun Desa” harus ditambah dengan “Desa Membangun.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui UU yang dikenal dengan istilah UU Desa itu pemeritah menjanjikan adanya dana desa. Tidak tanggung – tanggung, besaran dana yang akan diturunkan kabarnya mencapai Rp.1miliar per desa.

Namun sayangnya, proses realisasi UU yang sangat dinanti – nanti masyarakat desa itu tidaklah semulus rencananya. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 adalah salah satu PP yang sempat dituding memundurkan pencairan dana desa.

Sebagaimana diketahui, dana desa sebelumnya dikabarkan akan turun pada pertengahan April 2015, namun pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan, pencairan dana desa harus mundur karena masalah pengesahan PP itu.

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply