puskesmas

Tantangan Baru Wajibkan Puskesmas Untuk Berbenah

Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi ditetapkan pada tahun lalu, kini peran lembaga – lembaga Kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi semakin vital.

Baik di pusat ataupun daerah, Puskesmas kini dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal. Untuk itu memudahkan hal tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.32 Tahun 2014, angaran kapitasi langsung ditransfer ke rekening dan dikelola langsung oleh Puskesmas.

Akibatnya, terjadi perubahan mendasar dimana Puskesmas kini tidak sekedar menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) biasa. “Pergeseran Fungsi Puskesmas paska ketentuan kapitasi Perpres No.32 tahun 2014, Permenkes No.28 tahun 2014, Surat Edaran SE900 / 2280 / SJ. Sehingga ada kebutuhan untuk perubahan pola pengelolaan keuangan BLUD,” kata Direktur Utama SYNCORE, Rudy Suryanto saat mengisi acara Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) Puskesmas – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Yogyakarta, Selasa (24/3/2015).

Dalam acara yang diselenggarakan secara khusus dengan Dinas Kesehatan Kab.Rokan Hulu tersebut, Rudy menjelaskan beberapa hal pokok terkait Pengelolaan Puskesmas dan Fleksibilitas BLUD yang mencakup masalah kendala dan harapan BLUD, tata aturan dan syarat BLUD, tahapan – tahapan yang harus dijalankan dalam proses pengajuan BLUD, fleksibilitas BLUD, serta perbedaan SKPD Non BLUD dengan BLUD.

Selain itu ia juga memaparkan beberapa hal penting terkait perencanaan BLUD, pencatatan dan pelaporan Keuangan BLUD, serta Pengawasan Keuangan dan Audit secara mendalam. Menurutnya, hal itu semua perlu dipahami oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten / Daerah agar terbentuk sebuah layanan umum yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

“Sesuai dengan amanah pemerintah yang tercantum dalam Pasal 2 Permendagri No 61/2007,” tambah dia.

Lebih lanjut Rudy juga menjelaskan Roadmap Pengelolaan BLUD yang sesuai dengan ketentuan, mulai dari Persyaratan BLUD, Tata Kelola, SPM, RSB, RBA, Sistem AKT, Laporan Keuangan, Penyusunan SOP, Audit Keuangan, Unit Cost dan sebagainya. Sebagai tambahan, seluruh materi yang disampaikannya dalam acara tersebut berdasarkan dari pengalamannya menyusun SOP Keuangan di berbagai RSUD se Yogyakarta – Jawa Tengah.

Berkat pengalamannya tersebut ia juga sempat mengisi pelatihan Pengelolaan Keuangan BLU di beberapa daerah ataupun perguruan tinggi dibeberapa tempat di Indonesia. Bersama SYNCORE, saat ini dia juga telah mengembangkan dan mengimplementasikan Software Akuntansi BLU yang telah dipakai di beberapa di RSUD

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply