Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh puskesmas dalam penerapan dan penetapannya menjadi BLUD adalah terkait standar pelayanan minimal. Standar…
View More HUBUNGAN ANTARA SPM, JKN DAN PENERAPAN BLUD
Month: July 2019
SYNCORE SEGERA LUNCURKAN PETUNJUK TEKNIS PRA DAN PASCA BLUD
Penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bukanlah hal yang mudah. Ada perbedaan bagi sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebelum…
View More SYNCORE SEGERA LUNCURKAN PETUNJUK TEKNIS PRA DAN PASCA BLUD
PUSKESMAS DI KOTA TANGSEL SEGERA DITETAPKAN MENJADI BLUD
Pada pertengahan bulan Juli 2019 Puskesmas Kota Tangsel melakukan pelatihan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pelatihan…
View More PUSKESMAS DI KOTA TANGSEL SEGERA DITETAPKAN MENJADI BLUD
BINGUNG PENERAPAN PPK-BLUD? IKUTI PELATIHANNYA BERSAMA SYNCORE INDONESIA
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) kini menjadi sebuah sistem yang ingin diterapkan oleh banyak unit kerja. Alasan…
View More BINGUNG PENERAPAN PPK-BLUD? IKUTI PELATIHANNYA BERSAMA SYNCORE INDONESIA
UPT ANGKUTAN DAN PARKIR KOTA BANDUNG BELAJAR PPK-BLUD
Pada tanggal 8 – 10 Juli 2019 lalu, UPT Angkutan dan UPT Parkir dari Dinas Perhubungan Kota Bandung hadir ke…
View More UPT ANGKUTAN DAN PARKIR KOTA BANDUNG BELAJAR PPK-BLUD
MEKANISME BELANJA PADA BLUD
Belanja merupakan kegiatan mengeluarkan dana untuk mendapatkan barang atau jasa. Di dalam BLUD, belanja harus masuk ke dalam Rencana Bisnis…
View More MEKANISME BELANJA PADA BLUD
UNSUR – UNSUR PENILAIAN UNTUK SYARAT ADMISTRATIF PENETAPAN BLUD
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa ada 6 (enam) dokumen administratif yang dinilai. Keenam dokuen tersebut…
View More UNSUR – UNSUR PENILAIAN UNTUK SYARAT ADMISTRATIF PENETAPAN BLUD
PENILAIAN DAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERDASARKAN SE MENDAGRI NOMOR 981/1011/SJ
Menteri Dalam Negeri telah menetapkan peraturan baru yaitu SE Mendagri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum…
View More PENILAIAN DAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERDASARKAN SE MENDAGRI NOMOR 981/1011/SJ
WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UPDB KABUPATEN TANGERANG (PENYESUAIAN PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018)
Pada Kamis, 27 Juni 2019 Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan PT Syncore Indonesia melaksanakan workshop pola…
View More WORKSHOP POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UPDB KABUPATEN TANGERANG (PENYESUAIAN PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018)
ATURAN BARU TERKAIT PENILAIAN DAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan fleksibilitas kepada Badan Layanan Umum Daerah…
View More ATURAN BARU TERKAIT PENILAIAN DAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH