PENYUSUNAN PROYEKSI/PROGNOSIS KEUANGAN BLUD

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), laporan keuangan merupakan salah satu dokumen yang harus disusun bagi UPT yang mau menjadi BLUD. Kepala UPT atau badan daerah yang akan menerapkan BLUD harus harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun untuk puskesmas atau badan daerah yang merupakan UPT yang baru terbentuk, maka boleh menyusun proyeksi/prognosis keuangan saja yang terdiri dari prognosis/proyeksi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Format dari penyusunan proyeksi keuangan BLUD adalah sebagai berikut.

Laporan Realisasi Anggaran

Nomor UrutUraianAnggaran 2019Realisasi 2019Proyeksi                                                           2020%
4Pendapatan    
4.1Pendapatan Asli Daerah    
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp-   Rp-   Rp-   
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp-   Rp-   Rp-   
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp-   Rp-   Rp-   
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp-   Rp-   Rp-   
 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp-   Rp-   Rp-   
      
4.2Pendapatan Transfer Daerah    
4.2.1 BOS Rp-   Rp-   Rp-   
   Rp-   Rp-   Rp-   
 Jumlah Pendapatan Transfer Daerah Rp-   Rp-   Rp-   
      
5Belanja    
5.1Belanja Operasi    
5.1.1 Belanja Pegawai Rp-   Rp-   Rp-   
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp-   Rp-   Rp-   
5.1.3 Bunga Rp-   Rp-   Rp-   
5.1.4 Subisdi Rp-   Rp-   Rp-   
5.1.5 Hibah Rp-   Rp-   Rp-   
5.1.6 Bantuan Sosial Rp-   Rp-   Rp-   
 Jumlah Belanja Operasi Rp-   Rp-   Rp-   
      
5.2Belanja Modal    
5.2.1Belanja Tanah Rp-   Rp-   Rp-   
5.2.2Belanja Peralatan dan Mesin Rp-   Rp-   Rp-   
5.2.3Belanja Gedung dan Bangunan Rp-   Rp-   Rp-   
5.2.4Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp-   Rp-   Rp-   
5.2.5Belanja Aset Tetap Lainnya Rp-   Rp-   Rp-   
5.2.6Belanja Aset Lainnya Rp-   Rp-   Rp-   
 Jumlah Belanja Modal Rp-   Rp-   Rp-   
 Surplus / Defisit Rp-   Rp-   Rp-   
      
6Pembiayaan    
6.1Penerimaan Pembiayaan    
6.1.1 Penggunaan SILPA Rp-   Rp-   Rp-   
6.1.2 Divestasi Rp-   Rp-   Rp-   
6.1.3 Penerimaan Utang/Pinjaman Rp-   Rp-   Rp-   
  Jumlah Penerimaan Rp-   Rp-   Rp-   
6.2 Pengeluaran Pembiayaan    
6.2.1 Investasi Rp-   Rp-   Rp-   
6.2.2 Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Rp-   Rp-   Rp-   
  Jumlah Pengeluaran Rp-   Rp-   Rp-   
  Pembiayaan NETTO Rp-   Rp-   Rp-   
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran    

Laporan Operasional

UraianRealisasi                    Tahun 2019Proyeksi                          Tahun 2020
 Pendapatan  
 Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Pajak Daerah Rp- Rp-
Pendapatan Retribusi Daerah Rp- Rp-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp- Rp-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp- Rp-
 Pendapatan Tranfer  
Murni Rp- Rp-
BOK Rp- Rp-
 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Pendapatan Hibah Rp- Rp-
Pendapatan lainnya Rp- Rp-
Jumlah Pendapatan Rp- Rp-
   
Beban  
Beban pegawai Rp- Rp-
Beban Barang dan Jasa Rp- Rp-
Beban Bunga Rp- Rp-
Beban Penyusutan Rp- Rp-
Beban Lain – Lain Rp- Rp-
Jumlah Beban Rp- Rp-
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional Rp- Rp-
   
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasioanl  
Defisit Penjualan Aset Non Lancar Rp- Rp-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp- Rp-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar Rp- Rp-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp- Rp-
   
Pos Luar Biasa  
Beban Bencana Alam Rp- Rp-
Beban Luar Biasa lainnya Rp- Rp-
Jumlah Pos Luar Biasa Rp- Rp-
   
Surplus/Defisit LO Rp- Rp-

Referensi : SE Mendagri Nomor 900 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian BLUD