PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sesuai dengan karateristiknya, entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, dan pengelolaan investasi. Fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut diperolehnya dengan bentuk tanpa disetor terlebih dahulu ke kas daerah. Entitas BLUD juga memiliki kewenangan pengelolaan kas secara mandiri dengan menyimpan maupun melakukan investasi jangka pendek dengan memanfaatkan kas yang ada. Kedua hal ini mempunyai dampak terhadap transaksi keuangan dan akuntansi BLUD yang pada akhimya tercermin dalam Laporan Keuangan BLUD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah salah satu syarat untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah membuat 5 komponen Laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BLUD tersebut sebagai Laporan Keuangan awal karena BLUD nantinya akan menjadi entitas pelaporan yang akan membuat 7 komponen laporan keuangan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD harus membuat laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan bukan merupakan entitas akuntansi maka dalam penyusunan 5 komponen laporan keuangan Laporan keuangan dimaksud harus memecah dari laporan keuangan SKPD.

5 komponen laporan keuangan terdiri atas:

  1. Laporan Realisasi Anggaran;
  2. Neraca;
  3. Laporan Operasional;
  4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD maka Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan baru tersebut tidak menyusun 5 komponen laporan keuangan tetapi hanya menyusun prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Berikut merupakan Contoh Penyusunan laporan Keuangan BLUD.

  1. Laporan Realisasi Anggaran

UPT ……. (diisi nama UPT)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN*

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X

Nomor UrutUraianTahun 202X
Anggaran   202XRealisasi   202X(%)Realisasi   202X-1
4Pendapatan    
4.1Pendapatan Asli Daerah    
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah    
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah    
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan   Kekayaan Daerah yang Dipisahkan    
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah    
Jumlah Pendapatan Asli Daerah    
    
4.2Pendapatan Transfer Daerah    
4.2.1Murni    
4.2.2BOK    
Jumlah Pendapatan Transfer Daerah    
    
5Belanja    
5.1Belanja Operasi    
5.1.1    Belanja Pegawai    
5.1.2    Belanja Barang dan Jasa    
5.1.3    Bunga    
5.1.4    Subsidi    
5.1.5    Hibah    
5.1.6    Bantuan Sosial    
Jumlah Belanja Operasi    
    
5.2Belanja Modal    
5.2.1Belanja Tanah    
5.2.2Belanja Peralatan dan Mesin    
5.2.3Belanja Gedung dan Bangunan    
5.2.4Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan    
5.2.5Belanja Aset Tetap Lainnya    
5.2.6Belanja Aset Lainnya    
 Jumlah Belanja Modal    
 Surplus/(Defisit)    
     
6Pembiayaan    
6.1Penerimaan Pembiayaan    
6.1.1    Penggunaan SILPA    
6.1.2    Divestasi    
6.1.3    Penerimaan Utang/Pinjaman    
 Jumlah Penerimaan    
6.2Pengeluaran Pembiayaan    
6.2.1Investasi    
6.2.2Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman    
 Jumlah Pengeluaran    
 Pembiayaan NETTO    
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran    
  1. Neraca

UPT ……. (diisi nama UPT)

NERACA*

PER 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1

Uraian31-Des 
202X202X-1 
ASET   
ASET LANCAR   
Kas di Bendahara JKN   
Kas di Bendahara BOK   
Kas di Bendahara APBD   
Piutang   
Penyisihan Piutang Tak Tertagih   
Biaya Dibayar Dimuka   
Persediaan   
Jumlah 
ASET TETAP   
Tanah   
Peralatan dan mesin   
Gedung dan bangunan   
Jalan, Jaringan, dan Instalasi   
Aset Tetap Lainnya   
Konstruksi Dalam Pengerjaan   
Akumulasi Penyusutan   
 Jumlah 
ASET LAINNYA   
Aset Tidak Berwujud   
Aset Lain – lain   
Akumulasi Amortisasi   
  Jumlah 
  JUMLAH ASET 
KEWAJIBAN   
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   
Utang Pihak Ketiga   
Pendapatan Diterima Di Muka   
Beban Yang Masih Harus Dibayarkan   
Utang Jangka Pendek lainnya   
  Jumlah 
EKUITAS   
Ekuitas   
  Jumlah 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 
 
  1. Laporan Operasional

UPT ……. (diisi nama UPT)

LAPORAN OPERASIONAL*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1

Uraian202X202X-1
 Pendapatan  
 Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Pajak Daerah  
Pendapatan Retribusi Daerah  
 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
 Pendapatan Transfer  
Murni  
BOK  
 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Pendapatan Hibah  
Pendapatan lainnya  
Jumlah Pendapatan  
Beban  
        Beban Pegawai  
        Beban Barang dan Jasa  
Beban Bunga  
Beban Penyusutan  
         Beban Lain – Lain  
  
Jumlah Beban  
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional  
  
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional  
         Beban Bencana Alam  
         Beban Luar Biasa Lainnya  
Jumlah Pos Luar Biasa  
  
Surplus/Defisit LO  
  1. Laporan Perubahan Ekuitas

UPT ……. (diisi nama UPT)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 202X DAN 31 DESEMBER 202X-1

Uraian202X202X-1
Ekuitas Awal  
Surplus/(Defisit) – LO  
RK-PPKD  
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:  
 Koreksi Nilai Persediaan  
 Selisih Revaluasi Aset Tetap  
 Lain-lain  
Ekuitas Akhir