MANAJEMEN KAS PADA BLUD

Ambang Batas Tolak Ukur Kinerja BLUD PUSKESMAS

Realisasi penatausahaan dalam bentuk anggaran dalam BLUD ada poin-poin yang wajib kita paham yaitu pendapatan ,belanja, penerimaan, pengeluaran dan lain sebagainya.

Dalam BLUD yang mejadi keunggulannya adalah fleksibilitas dimana kaitannya dalam pengelolaan keuangan ini bisa di lihat dari penggunaan pagu baik pagu sumberdana dan pagu kegiatan. Walaupun adanya fleksibilitas dalam BLUD tapi tetap mengikuti aturan sesuai dengan peraturan BLUD yang berlaku. Selain itu, fleksibilitas badan layanan umum ini tidak bebas merdeka 100%. Hal ini dikarenakan tetap adanya aturan, dikarenakan BLU/BLUD ini adalah satker yang hidup di dua alam, masih menjadi milik daerah namun harus menjalankan bisnis yang sehat. BLUD masih menjadi milik daerah berarti harus mengikuti aturan yang sudah ada sebelumnya, sedangkan menjalankan bisnis yang sehat berarti akan menyebabkan peningkatan pelayanan yang akan berdampak kepada adanya surplus/ defisit. Dengan kata lain Fleksibilitas badan layanan umum hanya berada pada Pola Pengelolaan Keuangan yang berbeda.

Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dan hibah tidak terikat. Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Besaran persentase ambang batas

Besaran presentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas, tetapi memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

  1. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan. Besaran presentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DPA.

Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas. Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai dan terukur, rasional dan dipertanggungiawabkan. Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telaH ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan. Dalam perhitungannya, ambang batas biasanya dilakukan berdasarkan kinerja kita 3-5 tahun kebelakang. Hal ini membuat ambang batas dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja BLUD.

Di mana dalam perhitungan ambang batas dilihat dari pagu anggaran yang di anggarkan dan yang di alokasikan. Ambang batas adalah  tolak ukur kinerja BLUD kedepan apakah perlu menambah anggaran atau tidak. Apabila kinerja kita kurang baik atau minus setiap tahunnya maka akan berdampak pada ambang batas tahun bersangkutan juga minus. Oleh karena itu,  jika minus kami sarankan untuk  membuat 0 saja.